Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV  DPR RI dengan Direksi Bulog dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI. Foto:Iwan Armanias

Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk mengembalikan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018 menjadi program Rastra dengan jumlah 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Direksi Bulog dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (07/12/2017).

“Program BPNT ini sebenarnya bagus seperti pernah dilakukan di India dengan tiga komoditas pokok (jagung, gandum dan beras).  Negara India subsidi lewat kartu sejahtera itu yang bisa ditukarkan tiga komoditas tersebut di Bulognya India. Kalau cara seperti ini juga dilakukan Indonesia, maka Bulog juga ikut terbantu. Tapi kemudian di Indonesia hal itu dilakukan pada toko-toko tertentu yang mengambil barang dari swasta. Tidak hanya itu, yang kami kritisi adalah uang yang digunakan untuk BPNT itu diambil dari uang raskin (beras miskin) yang merupakan buffer stock untuk jaga pangan kita, yang selama ini programnya kami kuatkan di sini,” jelas Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Rahmat Handoyo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sempat meminta agar Program BPNT harus dievaluasi terlebih dahulu.  Selama evaluasi, Presiden meminta untuk tidak boleh ada tambahan kabupaten/kota dari 44 Kota yang akan menerima BPNT tersebut.

“Kita di Komisi IV DPR tidak ingin bicara tentang Program BPNT, namun peran bulog itu yang kita angkat, yang penting pangan kita menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau BPNT itu siapa yang akan membeli hasil panen petani ketika panen raya melimpah, sementara tidak ada kewajiban lagi bagi Bulog menyerap hal itu. Itu yang harus dipikirkan. Namun dengan adanya pernyataan, instruksi presiden untuk evaluasi terlebih dahulu program tersebut, serta meminta untuk tidak menambah dulu kota yang menjadi akan disalurkan BPNT, maka saya menilai artinya Presiden sudah mendapat informasi tentang program tersebut. Tapi seharusnya sejak Triwulan pelaksanaan program ini sudah ada evaluasi atau laporan tentang kendala dan segala macamnya,” papar Rachmat Handoyo.

Meski demikian, tidak ada kata terlambat untuk melakukan evaluasi sebuah program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika merujuk pada pernyataan presiden tersebut, maka saya berpendapat untuk mengembalikan Program BPNT ke program sebelumnya saja. (ayu)